Makassar,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) lebih memfokuskan pengerjaan drainase pada APBD 2020 mendatang. Pasalnya, banjir dan genangan air seakan sudah manjadi pemandangan lazim tiap tahunnya, sehingga perlu ada penanganan serius dari pemerintah setempat.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Abdi Asmara menyampaikan sejumlah wilayah di Kota Makassar, seperti Kecamatan Biringkanayya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala hampir tiap tahun dikepung banjir saat musim hujan. Hal itu dikarenakan tidak terkoneksinya saluran drainase dengan baik.
“Kita minta Dinas PU dan Bappeda untuk merencanakan itu, kalau anggarannya besar kita fokuskan disitu, karena ini adalah permasalahan yang berulang dan tidak ada solusi,” ungkapnya, kemarin.
Dia bahkan berjanji akan mengawal setiap proyek yang berkaitan dengan penanganan banjir dan genangan. Termasuk menggunakan tenaga ahli dalam memantau setiap pengerjaan kontruksi.
“Jadi, kalau misalnya Komisi C turun ke lapangan dan menemukan ada pengerjaan yang agak rancu, maka kita butuh tenaga ahli. Ini sebagai perbandingan, jadi sama-sama kita mengambil sampel,” ujarnya.
Kepala bidang PSDA dan drainase Dinas PU Kota Makassar Fuad Azis menyatakan, alokasi anggaran pada APBD 2020 khusus untuk penanganan banjir dan genangan hanya berkisar Rp51 miliar. Namun, jumlah itu belum final dikarenakan belum pengesahan di DPRD Kota Makassar.
Rinciannya, Rp20 miliar untuk pengendalian genangan, Rp20 miliar untuk pembangunan saluran drainase, dan Rp11 miliar untuk rehabilitasi saluran drainase.
Meski begitu, jika dilihat dari analisis kebutuhan, menurut Fuad, jumlah itu masih jauh dari cukup mengingat pihaknya membutuhkan anggaran kurang lebih Rp260 miliar untuk mengatasi persoalan drainase di Kota Makassar, mulai dari pembangunan, rehabilitasi hingga pengendalian genangan.
“Kita memang butuh banyak anggaran itu sampai Rp260 miliar, tapi kan kita tidak bisa membebankan sepenuhnya ke APBD, karena masih banyak sektor lain juga yang harus diprioritaskan juga,” jelasnya.
Olehnya itu, salah satu upaya untuk meminimalisir banjir dan genangan yaitu dengan mencari sumber dana dari luar Kota Makassar melalui berbagai program. Seperti, program revitalising informal settlements and their environments (RISE), neighborhood upgrading and shelter project phase-2 (NUSP2), slum improvment settlement human alleviation (SISHA), hingga program pusat, yakni kawasan kota tanpa kumuh (Kotaku).
“Jadi, kita juga minta bantuan dari luar, karena program seperti inikan tidak membebani APBD dan bisa membantu kita dalam percepatan pengendalian genangan yang ada di Makassar,” jelasnya. (Sumber : SindoNews | Vivi Riski Indriani)