Makassar,- Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Moh. Syafar Madjid, mengungkapkan ada beberapa kelakuan masyarakat yang bisa menimbulkan banjir. “Untuk masyarakat, sampahnya simpan maki di pinggir rumahnya, nanti ada petugas dari kecamatan yang angkut,” ucapnya saat ditemui, Senin (19/10/2020). Tak hanya sampah, Syafar menuturkan, hasil dari sisa
Makassar,- Rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD 2020 tengah dibahas di DPRD Kota Makassar. Sebagai mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Komisi C DPRD Kota Makassar meminta agar program yang disusun lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat. “Seluruh usulan proyek harus benar-benar menyentuh kebutuhan infrastruktur masyarakat, seperti jalan, lampu jalan dan drainase,”
Aktivitas nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali sedikit terganggu. Akses menuju dermaga pelabuhan mengalami pendangkalan. Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar untuk melakukan pengerukan di area pelabuhan kapal nelayan yang dangkal. Humas Dinas PU Kota Makassar, Hamka Darwis mengatakan melalui Bidang PSDA dan Drainase, pihaknya telah menurunkan
Makassar,- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar terpaksa harus menunda sejumlah proyek besar, seperti pembangunan RS Batua. Pasalnya, sekitar 50 persen anggaran Dinas PU Kota Makassar dipangkas akibat pandemi COVID-19. Plt Kepala Dinas PU Kota Makassar, Nirman Mungkasa mengatakan sebelumnya anggaran Dinas PU Kota Makassar mencapai Rp744 miliar. Namun, akibat pendemi pemerintah merefokusing dan mengalokasikan
Makassar,- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, memastikan banyak proyek fisik akan menggantung selama pandemi Virus Corona saat ini. Hal ini disampaikan langsung Sekretaris Dinas PU Kota Makassar Nirman Mungkasa. Menurutnya fokus pemerintah saat ini adalah dengan mengutamakan penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Penanganan tersebut dengan memastikan masyarakat bisa bertahan di tengah kebijakan pembatasan yang