Makassar,– Proyek pembangunan drainase di Kota Makassar yang diprogramkan di tahun 2021 ini tersendat. Ada 12 titik pembangunan drainase yang diprogramkan dengan total anggaran mencapai Rp8 miliar. Selain itu, program rehabilitasi drainase di 25 kawasan dengan anggaran Rp 33 miliar juga tak berjalan.
Plt Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Jumain mengatakan, sejumlah pengerjaan drainase terkendala di proses lelang. “Jadi kendalanya sementara proses lelang,” ucapnya.
Adapun 12 titik pembangunan drainase yang tak berjalan dan sementara berproses di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yakni di kawasan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya, kawasan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang, kawasan Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini, Jalan Kartini, Jalan Ujung Pandang, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Pattimura, Jalan Stando, Jalan Karunrung, Jalan Datumuseng, Jalan Balai Kota, dan Jalan Arief Rate.
Sementara 25 kawasan rehabilitasi drainase yang ikut tersendat yakni di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo, Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang, Kelurahan Pamulang Kecamatan Tallo, dan Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang.
Kemudian Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang, Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Mapala Kecamatan Rappocini, dan Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya.
Selanjutnya di Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Karanganyar Kecamatan Mamajang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Kelurahan Borong Kecamatan Manggala, Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala, Kelurahan Batua Kecamatan Manggala, Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini, dan terakhir Kelurahan Antang Kecamatan Manggala.
Adapun kegiatan yang normal saat ini hanyalah normalisasi drainase, seperti yang terlihat di Jalan Talasalapang, Jalan Minasa Upa Raya, Jalan Wijayakusuma, Jalan Mawas Raya, Kompleks BTN Hamzy & Antara, Perumahan NTI dan beberapa blok di perumahan BTP.
Kata Jumain, agenda tersebut memang rutin dilakukan sepanjang tahun untuk mencegah terjadinya banjir. Pengerukannya dilakukan di seluruh kecamatan, dan difokuskan di wilayah yang menjadi langganan banjir.
Meski rehabilitasi drainase rutin dilakukan, sambung Jumain, potensi banjir akan tetap ada. Salah satu masalahnya adalah pihak swasta yang membangun perumahan tanpa menghubungkan saluran air ke saluran utama.
“Kendalanya di perumahan biasanya, membangun dalam kompleksnya, tapi salurannya tidak nyambung keluar. Akhirnya air mengendap dan hanya berputar di area tersebut,” jelas Jumain.
Oleh karena itu, ia meminta kepada dinas terkait agar berhati-hati dan lebih selektif dalam memberi izin pembangunan perumahan. “Untuk sementara ini kita berkoordinasi di perizinan bahwa untuk membangun perumahan harus dilihat dari kondisinya apakah salurannya tidak banjir, karena sekarang banyak yang nakal,” pungkas Jumain.
Plt Kepala Dinas PU Makassar, Hamka mengatakan, pihaknya bakal mengejar target realisasi anggaran hingga 90 persen di akhir tahun ini. Sejumlah proyek fisik sudah mulai dikerjakan seperti betonisasi Jalan Metro Tanjung Bunga dengan nilai kontrak Rp87,85 miliar dan proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dengan anggaran Rp30,27 miliar.
“Kita berharap semua proyek yang dilelang selesai tahun ini. Target kita realisasi proyek di Dinas PU Makassar bisa sampai 90 persen,” urai Hamka.
Hamka menjelaskan, minimnya serapan anggaran di OPD yang dibawahinya dikarenakan adanya penyesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Makassar 2021-2026.
“Kalau normalnya itu nanti 2022, karena tahun ini program kita masih harus menyesuaikan dengan RPJMD. Makanya setelah ketuk palu anggaran perubahan kita langsung jalan semua program,” pungkas Hamka.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi meminta proyek drainase bisa segera dituntaskan. Terlebih lagi saat ini sudah memasuki musim penghujan.
“Pekerjaan fisik kan cukup berpengaruh sama musim hujan. Maka dari itu, dari sekarang di awal triwulan keempat ini harus digenjot,” ucap Kasrudi.
Dia khawatir, jika proyek kembali terhambat, anggaran yang tak terserap bakal kembali menjadi SILPA. “Nanti kami akan monitoring dan evaluasi kalau dirasa belum ada progres yang cukup,” ungkapnya. (Sumber : Sulsel Satu | Cr1)